Dunia Konsultan Teknik

 

Harga Satuan Dasar Bahan dan Pekerjaan Konstruksi Provinsi Jawa Tengah

Sragen Rabu tanggal 24 Januari 2024, Dikutip dari https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/autocover/13fc23a0fa72ba68d67af19111947fcb.pdf,  Penyusunan HPS sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat karena menentukan kualitas pekerjaan agar tepat mutu dan tepat biaya. Faktanya, penyedia jasa saat proses tender melakukan penawaran yang sangat rendah terhadap HPS bahkan dibawah 80 persen dari HPS. Observasi dilakukan dengan wawancara dan diskusi dengan penyedia jasa di lapangan untuk mengetahui biaya upah borongan yang dibayarkan kepada sub-kontraktor. Dari hasil perbandingan didapatkan bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara harga upah yang ada dalam HPS dengan harga upah borongan yang ada dibayarkan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap penentuan harga upah oleh penyedia jasa karena semakin rendah penawaran maka akan menyebabkan upah mandor, tukang dan pekerja akan semakin rendah dan tentu akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan pekerja konstruksi.

Berikut Harga Satuan Dasar Bahan dan Pekerjaan Konstruksi Provinsi Jawa Tengah, 

http://maspetruk.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/harga_satuan/hsd

Upah Minimum Regional Tahun 2022

PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan tanggal 21 November 2021:

1. Sumatera Utara: Rp 2.522.609

2. Sumatera Barat: Rp 2.512.539

3, Sumatera Selatan: Rp 3.144.446

4. Riau: Rp 2.938.564

5. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172

6. Jambi: Rp 2.649.034

7. Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881

8. DKI Jakarta: Rp 4.452.724

9. Jawa Barat: Rp 1.841.487

10, Jawa Tengah: Rp 1.813.011

11. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951

12. Banten: Rp 2.501.203

13. Bali: Rp 2.516.971

14. Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473

15. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497

16. Kalimantan Barat: Rp 2.434.328

17. Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516

18. Kalimantan Utara: Rp 3.016.738

19. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876

20. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723

21. Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595

22. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863

23. Gorontalo: Rp 2.800.580

34. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.207.212

25. Papua: Rp 3.561.932

26.  Papua Barat: Rp 3.200.000.

Pemblokiran Dana terkait Keterlambatan Proyek dalam Penyelesaian

Dalam dunia proyek sering dikenal dengan istilah "Blokir", yaitu praktek yang telah lama dlakukan oleh pelaku-pelaku proyek dalam rangka mengamankan dana proyek tidak hangus sehingga pekerjaan-pekerjaan proyek yang tidak tepat waktu penyelesaian sesuai akhir proyek. Umum kejadian banyak terjadi di waktu akhir tahun yaitu bulan November dan Desember. Dan selanjutnya pencairan uang dari KPN ditampung dalam rekening tertentu, misal atas nama perorangan.
Key words : Blokir proyek


Melanggar aturan
Jakarta, Jumat (9/12/2011), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin "Sekarang semua pembukaan rekening yang menyangkut keuangan negara itu dia sudah harus seizin Menkeu cq. kantor perbendaharaan negara kalau di daerah dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kalau di pusat," ...

"Uang negara itu tidak boleh disimpan di rekening pribadi, kalau itu ada, itu termasuk pelanggaran,"  ...

"Ada misalnya orang melakukan di akhir tahun dia uang ini hangus kalau tidak dicairkan lalu dia menarik dengan membuat rekayasa itu. terus uangnya disimpan di rekening dia. Nah itu pada saat itu itu sudah terjadi pelanggaran, tapi apakah selanjutnya uang itu dipakai untuk pribadi dia atau nanti dibayarkan ke proyeknya dengan jalan yang benar itu masalah lain apakah sepengatahuan atasannya atau tidak, tetapi pada saat mencairkan uang itu itu sudah terjadi perekayasaan dokumen kan, itu yang sebenarnya tidak boleh,"  ...

"Misalnya, satu lembaga ada suatu kegiatan di sana memerlukan penjaminan,nah penjaminan itu ditampung di salah satu rekening, tetapi kemudian berakhir tapi rekeningnya tidak ditutup. Jadi, banyak pembukaan-pembukaan rekening untuk menampung itu banyak juga faktor-faktor,"...(sumber : http://finance.detik.com/read/2011/12/09/155606/1787372/4/cegah-ditilep-pns-rekening-anggaran-harus-izin-agus-marto?f990101mainnews)